Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

  1. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  2. Kepala   Bidang   Pengaduan,   Kebijakan   dan   Pelaporan   Layanan mempunyai    tugas   membantu   Kepala   Dinas  dalam   menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan  kegiatan  dalam  Bidang Pengaduan,  Kebijakan  dan  Pelaporan Layanan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
  3. Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  1. mempelajari,  menelaah  dan  mengolah  peraturan  perundang  – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. merumuskan   bahan   pelaksanaan   kebijakan   penyelenggaraan urusan     bidang  pengaduan,  kebijakan  dan pelaporan  layanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
  3. menyusun    rencana    kerja    dan    kegiatan    serta    anggaran di lingkungan unit kerja;
  4. mengoordinasikan   penyusunan   Sasaran   Kerja   Pegawai   (SKP) di lingkungan unit kerja;
  5. merumuskan  bahan  penyusunan  standar  pelayanan  dan  SOP di lingkungan unit kerja;
  6. merencanakan,   memfasilitasi,   merumuskan,   monitoring   dan evaluasi serta pelaporan teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan;
  7. merumuskan   dan   mengoordinasikan   bahan   kebijakan   dan advokasi pelayanan  perizinan  dan  nonperizinan serta  bahan penyuluhan kepada masyarakat;
  8. menyelenggarakan   sosialisasi   penyuluhan   kepada   masyarakat terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  9. Memvalidasi   permohonan   pemberian   insentif   dan   pemberian kemudahan   berusaha  sesuai  ketentuan peraturan  perundang- undangan serta menyampaikan bahan pertimbangan teknis kepada pimpinan terkait pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
  10. merumuskan bahan-bahan rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  11. mengevaluasi    dan    melaporkan    kebijakan   dan   harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  12. merumuskan  dan  mengkoordinasikan  kepada  pimpinan  bahan penyusunan    data  dan  laporan  yang  meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  13. menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
  14. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengaduan dan informasi layanan, penyuluhan layanan, pelaporan, dan peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan;
  15. merumuskan  perencanaan  operasional  program  dan  kegiatan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
  16. Mengumpulkan,   mensistematisasi   dan   mengolah   data   serta informasi berkaitan dengan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
  17. mengkaji, merumuskan dan mengolah bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi,  serta    memfasilitasi   pendampingan    dan/atau pelaksanaan         advokasi  dalam  penyelesaian  sengketa  pelayanan perizinan       dan   nonperizinan    sesuai    ketentuan    peraturan perundang-undangan;
  18. membangun,   menyediakan,   mengembangkan   sarana   dan prasarana infrastruktur  jaringan  sistem  teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan;
  19. memeriksa konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  20. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan atau unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  21. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  22. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  23. membagi  dan  mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai bidang tugas masing-masing;
  24. memberikan  petunjuk,  bimbingan  dan  arahan  serta  penilaian kinerja kepada bawahan;
  25. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  26. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

 

Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

 

  1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  berada dibawah  dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
  2. Kepala  Seksi  Pengaduan  dan  Informasi  Layanan  mempunyai  tugas membantu       kepala   Bidang   Pengaduan,  Kebijakan   dan   Pelaporan Layanan  dalam  menyiapkan  bahan  perumusan  kebijakan, perencanaan operasional serta pelaksanaaan program dan kegiatan di bidang pengaduan  dan informasi layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  1. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. menyusun    rencana    kerja    dan    kegiatan    serta    anggaran di lingkungan unit kerja;
  3. mengoordinasikan   penyusunan   Sasaran   Kerja   Pegawai   (SKP) dilingkungan unit kerja;
  4. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengaduan dan informasi layanan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  5. merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam    penyelenggaraan    pelayanan   perizinan    dan nonperizinan;
  6. menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi, dan konsultasi  layanan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan dan nonperizinan;
  7. melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan   dalam    penyelenggaraan    pelayanan   perizinan    dan nonperizinan;
  8. mengidentifikasi  teknis  penanganan  pengaduan,  informasi,  dan konsultasi layanan    secara    teknis    dan   operasional    dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  9. mendokumentasikan  dan  mengarsipkan  penanganan  pengaduan, informasi, dan    konsultasi    layanan   dalam   penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  10. memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi  layanan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan dan non perizinan;
  11. menganalisis    data    permasalahan    penanganan    pengaduan, informasi,  dan  konsultasi  layanan  dalam  penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  12. merumuskan  permasalahan  penanganan  pengaduan,  informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  13. melaksanakan    monitoring    dan    evaluasi    data    penanganan pengaduan, informasi,     dan     konsultasi    layanan     dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  14. Membuat    konsep    penanganan    pengaduan,    informasi,    dan konsultasi  layanan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan dan nonperizinan;
  15. Menyusun   laporan   penanganan   pengaduan,   informasi,   dan konsultasi  layanan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan dan nonperizinan;
  16. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  17. melaksanakan   inventarisasi   permasalahan   yang   berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  18. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  19. membagi  dan  mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai bidang tugas masing-masing;
  20. memberikan  petunjuk,  bimbingan  dan  arahan  serta  penilaian kinerja kepada bawahan; dan
  21. melaksanakan  tugas  lainnya  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai lingkup tugasnya.

Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

  1. Seksi  Kebijakan  dan  Penyuluhan  Layanan  dipimpin  oleh  seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
  2. Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan  dalam  menyiapkan  bahan  perumusan  kebijakan, perencanaan operasional serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kebijakan dan penyuluhan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  1. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang  undangan,  kebijakan,  pedoman  dan  petunjuk  teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
  3. mengoordinasikan   penyusunan   Sasaran   Kerja   Pegawai   (SKP) dilingkungan unit kerja;
  4. menyiapkan  bahan  penyusunan  kebijakan  teknis  kebijakan  dan penyuluhan      layanan    sesuai    lingkup   tugasnya    berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  5. merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  6. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
  7. mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang - undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  8. mengkaji dan mengolah (simplikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan     dan   harmonisasi   serta   memfasilitasi  pendampingan dan/atau      pelaksanaan   advokasi   (termasuk   untuk   memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
  9. menganalisis   bahan-bahan   kebijakan   (peraturan   perundang- undangan) terkait   harmonisasi   regulasi   daerah  dan  advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  10. melaksanakan  sosialisasi  penyuluhan  kepada  masyarakat  dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  11. menerima  dan  menganalisa  permohonan  dan  pemberian  insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta membuat telaahan staf atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan atau instansi terkait dalam pengambilan    kebijakan  dan  tindakan  pemberian  insentif  dan pemberian kemudahan berusaha;
  12. mengevaluasi    bahan-bahan  kebijakan  dan  harmonisasi  regulasi daerah    terkait   pelayanan   perizinan   dan  nonperizinan,   serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perijinan dan non perijinan serta   model  atau   tata   cara   penyuluhan   terhadap masyarakat;
  13. membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi    layanan    terkait    pelayanan   perizinan    dan nonperizinan;
  14. menyusun  laporan  kebijakan  dan  harmonisasi  peraturan  serta advokasi layanan terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah;
  15. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang atau unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  16. melaksanakan   inventarisasi   permasalahan   yang   berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  17. memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  atasan  berkaitan dengan bidang tugasnya;
  18. membagi  dan  mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai bidang tugas masing-masing;
  19. memberikan  petunjuk,  bimbingan  dan  arahan  serta  penilaian kinerja kepada bawahan;
  20. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  21. melaksanakan  tugas  lainnya  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai lingkup tugasnya.

 

Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

  1. Seksi  Pelaporan  dan  Peningkatan  Layanan  dipimpin  oleh  seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
  2. Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan  dalam  menyiapkan  bahan  perumusan  kebijakan, perencanaan  operasional  serta  pelaksanaaan program  dan  kegiatan di bidang pelaporan dan peningkatan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
  3. Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  1. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. menyusun    rencana    kerja    dan    kegiatan    serta    anggaran di lingkungan unit kerja;
  3. mengoordinasikan   penyusunan   Sasaran   Kerja   Pegawai   (SKP) dilingkungan unit kerja;
  4. menyiapkan  bahan  penyusunan  kebijakan  teknis  pelaporan  dan peningkatan    layanan   sesuai   lingkup  tugasnya   berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  5. Merencanakan   penyusunan   data   dan   bahan   pelaporan   yang meliputi ; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  6. menyiapkan    data    dan    bahan    pelaporan   yang   meliputi    ; pengembangan,  pengendalian,  mutu  layanan, standar  layanan (SOP, SP, SPM, MP), inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  7. mengindentifikasi   dan   mengklasifikasikan   data   dan   bahan pelaporan yang meliputi : pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  8. mempelajari    dan    memetakan    data    dan    bahan    pelaporan pengembangan,   pengendalian,  mutu  layanan, standar  layanan (SOP, SP, SPM, MP), inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
  9. mengkaji    dan    mengevaluasi    data    dan    bahan    pelaporan pengembangan, pengendalian,  mutu  layanan, standar  layanan (SOP, SP, SPM, MP), inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  10. menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap  pengendalian,   mutu   layanan,  mengolah  data   serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan      pola   perizinan  dan   nonperizinan   yang  cepat, mudah,   murah,    terjangkau,    transparan    serta    tercipatanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efisien dan efektif;
  11. merumuskan  dan  memetakan  data  dan  bahan  pelaporan  yang meliputi;   pengembangan,   pengendalian,   data  perizinan   dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan;
  12. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur  jaringan   system   dan  teknologi   informasi   dan dukungan administrasi serta peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  13. membuat     konsep     data     dan     pelaporan     yang     meliputi; pengembangan,  pengendalian,  mutu  layanan, standar  layanan (SOP, SP, SPM, MP), inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  14. menyusun     data     dan     bahan     pelaporan     yang     meliputi; pengembangan,  pengendalian,  mutu  layanan, standar  layanan (SOP, SP, SPM, MP) dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada system teknologi informasi (secara elektronik);
  15. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  16. melaksanakan   inventarisasi   permasalahan   yang   berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  17. memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  atasan  berkaitan dengan bidang tugasnya;
  18. membagi  dan  mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai bidang tugas masing-masing;
  19. memberikan  petunjuk,  bimbingan  dan  arahan  serta  penilaian kinerja kepada bawahan;
  20. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  21. melaksanakan  tugas  lainnya  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai lingkup tugasnya.

Home